Menunggu Berakhirnya Korupsi di Ranah Pendidikan

Oleh : Ferry Aldina

“5 – 15 % dana bantuan dari pemerintah hilang entah kemana!”. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh salah satu kepala sekolah swasta di Jakarta. Sungguh aneh dan menggelikan bahwa dunia pendidikan ini menjadi institusi terkorup daripada institusi lainnya. Banyak sekali faktor pendukung para oknum melancarkan aksinya demi memperkaya dirinya, diawali dengan pemberian subsidi sebesar 20% yang sudah dikabulkan oleh pemerintah sampai permintaan kenaikan gaji para pegawai negeri sipil yang dapat disetujui. Dengan iming-iming yang menggiurkan tersebut, takheran banyak oknum yang ingin menjadi para pakar pendidikan yang tidak mendidik, mereka telah menjadikan pendidikan sebagai profesi yang sangat “menguntungkan”. Jika situasi ini terus berlanjut, ini merupakan simbol kematian pendidikan yang tidak bisa beradu cepat dengan laju perubahan zaman. Pendidikan tidak bisa memanusiakan manusia, pendidikan hanya bisa melahirkan manusia penggerak mesin-mesin robot industri. Hilanglah angan kita untuk mendapatkan pendidikan humanis karena pendidikan sendiri hanya sekedar transfer of knowledge dan tidak mengembangkan afektif yang berkaitan dengan moral manusia. Jadi , jangan heran jika banyak sekali manusia-manusia intelek yang bermunculan tetapi sedikit ditemukan manusia yang kritis akan perubahan. Hal yang perlu ditekankan lainnya yaitu janganlah mahasiswa ini menggembar-gemborkan idealisme yang mereka perjuangkan sewaktu duduk di bangku kuliah itu demi memajukan pemerintahan bangsa malah terjerumus ke dalam jurang politik untuk memuaskan nafsu serakahnya ketika sudah merambah ke dunia politik karena terjebak oleh situasi politik yang kejam.

Penyimpangan-penyimpangan di ranah pendidikan ini bukanlah sesuatu yang statis melainkan pergerakan yang dinamis dan sulit ditebak dimana akar permasalahannya. Banyak sekali prilaku korup yang sudah mendarah daging di areal pendidikan, seperti temuan KPK baru-baru ini mengenai DAK (Dana Alokasi Khusus) pendidikan yang diselewengkan. Total uang yang dibagikan ke 451 daerah tingkat dua mencapai Rp 9,3 triliun. Dari jumlah ini, diperkirakan Rp 2,2 triliun telah diselewengkan di 160 kabupaten atau kota. Mereka sebenarnya tidak membutuhkan dana itu, tapi tetap mengajukan permohonan dan celakanya dikabulkan. Tidak hanya itu, alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2010 pun dipertanyakan. Peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam mengatakan bahwa terdapat kejanggalan pada alokasi anggaran melalui transfer ke daerah. Menurut Roy, kejanggalan ini terlihat dari Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN 2010. Pada kedua dokumen tersebut, anggaran pendidikan dialokasikan 20 persen sebesar Rp 201,93 triliun. Perinciannya, untuk belanja pemerintah pusat Rp 79,13 triliun (39,2 persen) dan transfer ke daerah Rp 122,79 triliun (60,8 persen). Berdasarkan hitungan Indonesia Budget Center, kata Roy, transfer ke daerah hanya Rp 28,28 triliun. Dengan perhitungan seperti itu, total anggaran pendidikan hanya Rp 108,25 triliun atau setara dengan 10,7 persen. “Apakah ini salah tulis atau kesengajaan sistematis? Ini harus diluruskan,” kata Roy.

Fenomena seperti diatas masih sangat banyak yang belum terungkap, praktek-praktek curang yang sulit dikontrol ini sudah menjadi lahan empuk untuk para koruptor unjuk gigi menunjukkan kelihaiannya dalam “menabung” untuk membayar fasilitas penjara ber-AC, seperti yang dilakukan “koruptorwati” beberapa waktu lalu. Pemerintah tampak bingung untuk menghadapi masalah yang berakar seperti korupsi ini. Hukum sudah diperbaharui malah bui-bui para koruptor yang turut dimodifikasi sesuai hotel bintang 5. Takdapat dipungkiri, hukum kita masih kalah oleh uang yang haram itu. Sebenarnya yang salah itu siapa? Oknum-oknum di kalangan pendidikan atau pemerintah yang sengaja melonggarkan hukuman bagi para koruptor sehingga para calon koruptor lainnya tidak takut untuk menambah saldo tabungan mereka. Apakah kita hanya bisa menunggu sampai berhentinya korupsi di bumi pertiwi ini? Tapi sampai kapan kita menunggu? Tentu saja kita dengan tegas harus beraksi dan berpartisipasi di negara demokrasi ini untuk memberikan solusi yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa ini. Kalau perlu kita harus berbicara langsung kepada presiden karena sesuai dengan salah satu ungkapan yang menyatakan bahwa sikap yang paling baik untuk mengoreksi sistem didalam suatu pemerintahan adalah berbicara langsung ke pemimpinnya!

Untuk lebih lanjutnya kita akan membicarakan bagaimana sejarah korupsi di Indonesia, dampak dari korupsi, dan rekomendasi yang ditawarkan.

Sejarah Korupsi di Indonesia

Penyelesaian terhadap korupsi ini memang sangat sulit karena secara tidak langsung sejarah telah mendidik untuk berbuat curang, culas, oportunis, dan serakah yang diperlihatkan oleh para bangsawan di era sebelum kemerdekaan khususnya. Hancurnya suatu kerajaan disebabkan oleh orang-orang di dalam kerajaan itu sendiri, contohnya adalah Kerajaan Singosari yang saling bunuh selama tujuh turunan, Sultan Haji merebut tahta kekuasaan dari ayahnya (Sultan Agung Tirtayasa) di Kerajaan Demak, pada masa kerajaan Majapahit terdapat pemberontakan Kuti, Nambi, Suro, dan masih banyak lainnya. Semua itu tidak lain hanya bermotif kekuasaan, wanita, dan harta.

Masih ingat dalam benak kita ketika bangsa Belanda dengan mudahnya mempermainkan kerajaan Mataram bak membalikkan telapak tangan. Mengapa tidak? Pada tahun 1755, Belanda memecah kerajaan Mataram menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kemudian tahun 1757/1758 Belanda memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Baru pada beberapa tahun kemudian Kasultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Pakualam.

Perpecahan tersebut bukan hanya faktor intervensi dari luar melainkan sikap korup para bangsawan elit yang serakah demi kekuasaan yang diinginkannya. Para bangsawan tersebut seakan mendapat peluang ketika dibagi menjadi beberapa kerajaan karena dapat menambah harta kekayaan dan memperluas jaringan kekuasaannya tanpa campur tangan orang dalam.

Sikap yang ditunjukkan pada masa lalu turut menyuburkan budaya korupsi di Indonesia ini, mereka seolah-olah mendapatkan “tips” untuk memperkaya diri dengan menghalalkan berbagai cara. Akan tetapi masalah yang masih kurang dipahami adalah ketika sekarang ukuran yang sudah ada patokan atau standarnya sehingga bisa di audit jika terjadi penyelewengan, korupsi malah menjadi merajalela dibandingkan dulu yang budayanya tertutup dan tidak memiliki ukuran standarnya, contohnya upeti yang berbentuk barang-barang dari rakyat. Para abdi dalem (kaki tangan raja) mengambil hasil-hasil alam sebagai upeti atau pajak rutin yang diberikan kepada pihak kerajaan, barang-barang tersebut belum memiliki ukuran yang standar sehingga para abdi dalem memanfaatkannya dengan mengambil sebagian dari hasil alam pribumi, praktek mereka jelas sulit untuk terlacak oleh majikannya.  Akan tetapi, untuk di masa selanjutnya ketika zaman sudah berganti dengan teknologi yang begitu canggih dan sistem pengawasan yang diperketat, korupsi malah menjadi-jadi bahkan kita menjadi salah satu top rank negara terkorup.

Dalam era pemerintahan pasca kemerdekaan pun sudah banyak yang melakukan tindak korupsi tetapi dapat diatasi dengan beberapa lembaga seperti Badan Pemberantasan Korupsi – Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara ) dan Operasi Budhi. Sayangnya, lembaga-lembaga tersebut mengalami stagnasi sehingga korupsi seakan telah diberi pupuk eksklusif yang menumbuhkan banyak akar di sektor-sektor pemerintahan, termasuk ranah pendidikan. Pada masa orde baru, mulailah ada rencana-rencana yang sangat mutakhir, dapat dilihat dari tekad kuat sang jendral besar, Soeharto yang mengungkapkan keinginan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya dengan membuat TPK (Tim Pemberantasan Korupsi). Sayangnya, tekad yang kuat itu tidak dibarengi dengan kenyataan dilapangan yang menjadikan masa orde baru ini menjadi masa dimana musimnya korupsi. Bagaimana tidak? Komite Empat yang dibentuk oleh Soeharto sendiri yang ditugaskan meneliti adanya penyalahgunaan aliran dana, tidak mendapat respon sama sekali dari pemerintah, contohnya kasus korupsi di Pertamina.

Pada masa sekarang ini, meskipun pemberantasan korupsi meningkat tetapi masih banyak sekali PR yang belum diselesaikan, contohnya kasus korupsi Bank Century. KPK sendiri harus mengkaji ulang bahasan-bahasan yang disampaikan di rapat pansus sehingga kerja KPK akan bersih dan tidak ada pengaruh dari pihak anggota DPR sekalipun. Masalah bukan hanya di Century saja, pendidikan juga menjadi masalah utama dan lebih penting dari masalah-masalah yang ada karena suatu bangsa dikatakan menguasai peradaban, jika bangsa tersebut bisa mengatasi problematika bangsanya dan bisa menguasai atau menyelaraskan dengan zaman globalisasi ini. Hal itu tidak akan tercapai kecuali dengan pendidikan yang bagus dan merata di semua wilayah kepulauan Indonesia ini.

Dalam menyikapi masalah ini, pemerintah Jawa Barat malah menurunkan anggaran biaya pendidikan yang semula 20% menjadi 16% saja. Pemerintah Jawa Barat beralibi bahwa penurunan ini dimaksudkan untuk menekan angka minus pada tahun kemarin, yaitu sebesar 300 milyar. Sungguh ironis memang, pendidikanlah yang menjadi tumbal dari keserakahan manusia dan tidak mustahil jika nantinya pendidikan tidak menjadi prioritas tertinggi untuk membangun bangsa yang lebih maju karena kurangnya dana untuk memfasilitasi para calon pemimpin bangsa. Apakah penurunan anggaran pendidikan ini hanya sekali ini saja mengingat masalah korupsi masih belum tuntas terselesaikan? Akankah pendidikan terus menjadi korban dari korupsi?.

Dampak Korupsi

Dampaknya jangan ditanya lagi! Masalah kemiskinan masih menjadi masalah besar bangsa, angka pengangguran meningkat, dan yang paling penting pendidikan menjadi terabaikan serta jumlah orang yang buta huruf meningkat. Sungguh sangat menakutkan ketika korupsi tidak dapat ditangani dengan serius, jangan heran kalau bangsa ini akan menjadi bangsa yang bodoh akan moral, pendidikan, dan agama. Jika melihat masalah pendidikan, masalah ini sangat kompleks sekali, seperti bangunan sekolah yang masih kurang memadai, kualitas pengajar yang tidak merata di semua tempat, dan sarana transportasi yang sulit di pedalaman bagi pengajar ataupun muridnya. Masalah yang sedemikian rumit ini ditambah ketika anggaran pendidikan diturunkan, masihkah akan terselesaikan masalah-masalah tersebut mengingat anggaran yang lebih besar pun masih sulit mengatasinya. Akar masalahnya terdapat dari pengawasan pemerintah itu sendiri, karena dana dari pusat yang diberikan kepada sekolah-sekolah itu anehnya tidak full diterima kepada pihak sekolah. Para oknum beralasan bahwa penghilangan dan tersebut karena dipakai adminstrasi atau keperluan lainnya. Kalaulah memang ada dana administrasi, mengapa di tiap “pemberhentian” dana dari pemerintah itu selalu berkurang? Sebenarnya biaya administrasi itu seharusnya harus dari pemerintah saja sehingga tidak ada pengurangan dan sepeser pun, bahkan seharusnya biaya administrasi itu dihilangkan saja!

Rekomendasi Penulis

Pemberantasan korupsi ini seyogyanya jangan hanya bersifat tak pandang bulu menindak siapa saja yang berbuat yang berbau korupsi meskipun sekecil apapun, tetapi pemberantasan korupsi itu seharusnya harus dibarengi dengan hukuman yang sangat setimpal, yaitu penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati untuk semua bentuk praktek korupsi. Hukuman seperti itu adalah harga mati dan tidak bisa diusik lagi, ini ditujukan untuk membuat efek jera kepada si koruptor dan calon kuroptor lainnya. Jika yang dipermasalahkan adalah hak hidup seseorang, sebenarnya para koruptor itu sama saja dengan pembunuh, bahkan mereka membunuh untuk jangka waktu yang lama sambil merauk keuntungan dari “pembunuhan” tersebut. Jadi tak ada hukuman yang pas selain penjara seumur hidup dan hukuman mati.

Meninjau dari kesadaran masing-masing individunya, mungkin harus ada bimbingan, arahan, atau semacam kajian sebagai upaya menyadarkan dan meluruskan akhlak para pejabat. Ini bukan berarti semua pejabat di semua instansi itu berakhlak madzmumah tetapi cenderung sebagai pengingat akan pentingnya menjaga amanah rakyat dan melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kajian diberikan kepada para pejabat secara rutin dan wajib diikuti oleh semua pejabat, kajian bisa bekerja sama dengan departemen agama.

Dalam upaya pencegahannya, pemerintah bisa membuat lembaga yang mengawasi aliran dana dari pemerintah ke instansi yang dituju tanpa ada pengurangan dana sekecil apapun. Upaya ini sebagai penanggulangan juga karena dampak dari penanganan yang selama ini kurang maksimal dengan berbagai bukti yang terjadi, yaitu tidak sepenuhnya bantuan dari pemerintah itu sampai kepada yang berhak menerimanya.

Sekali lagi penulis menekankan bahwa korupsi adalah musuh utama yang harus dihadapi secara bersama, khususnya kepada para mahasiswa bisa memberikan pemikirannya dengan dialog terbuka dengan para pejabat pemerintahan atau dengan petinggi KPK mengenai pemberantasan korupsi ini sampai ke akar-akarnya, terlebih lagi korupsi di dunia pendidikan ini sangat rumit. Pendidikan harus diperjuangkan dan jangan sampai kalah oleh korupsi yang telah membudaya sejak zaman kerajan dulu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s